NEWS

Terjebak Narkoba Yayu Divonis 20 Tahun Penjara

Terjebak Narkoba Yayu Divonis 20 Tahun Penjara

Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong,  Yayu Masih (33 ) yang merupakan warga Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu dikabarkan harus menjalani hukuman penjara 20 tahun karena kasus narkoba. Kabar tersebut disampaikan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang mendapatkan pengaduan dari Miska (43), Kakak kandung Yayu pada hari Minggu (09/01).

“Adik saya di Hongkong sedang mengalami masalah terkait kasus narkoba bahkan sudah divonis 20 tahun, padahal dia itu dijebak oleh temannya yang sesama PMI asal Jawa Tengah,” kata Miska kepada SBMI.

Miska menceritakan, Yayu mulai bekerja di Hong Kong pada 2018. Setibanya di Hongkong, kemudian adik saya kerja di majikannya, namun baru 1 tahun bekerja entah kenapa Yayu kabur dari tempat majikannya dan memilih untuk kerja di luar. Sejak saat itu, Yayu jarang berkomunikasi dengan keluarga di kampung halaman.

Pada awal Desember 2019 Miska mendapatkan telpon dari nomor yang tidak dikenali yang ternyata adalah Yayu yang menelepon menggunakan ponsel milik pengacaranya. Yayu menyampaikan bahwa dirinya ditangkap oleh Polisi Hong Kong karena di kamar kostnya terdapat barang paketan milik temannya sesama PMI asal Jawa Tengah yang di dalamnya ada narkoba jenis heroin.

Selama di persidangan Yayu tidak mengakui bahwa barang tersebut miliknya, namun hakim memvonis 20 tahun dan pengacaranya mengajukan banding. Menurut Miska, selama 2 tahun lebih adiknya bermasalah hukum di Hong Kong, pihak KJRI Hong Kong belum pernah menginformasikan ke keluarga sama sekali. Namun, pihak KJRI sering membesuk. Mereka tidak membantu dengan alasan kasus hukum bukan kasus ketenagakerjaan dengan majikan.

Koordinator Departemen Advokasi SBMI Nasional, Juwarih menyampaikan, pihaknya akan mempelajari aduan dari pihak keluarga PMI terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Pemerintah dalam hal ini Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI.

“SBMI siap untuk memperjuangkan aduan dari keluarga PMI, akan tetapi kami terlebih dahulu mempelajari aduan dari keluarga sebelum diteruskan ke pemerintah dan SBMI juga akan mempertanyakan ke Kementrian Luar Negeri, kenapa ada WNI yang bermasalah hukum di luar negeri namun pihaknya sudah 2 tahun lebih belum juga memberi kabar pada keluarga,” tutur Juwarih.

[Etty]