NEWS

BP2MI Bentuk Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Unprosedural

BP2MI Bentuk Satgas Pemberantasan Pengiriman PMI Unprosedural

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan sindikasi penempatan Pekerja Migran non prosedural. Kepala BP2MI Benny Rhamdani beraudiensi bersama Komnas HAM di Jakarta, yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap pemberantasan sindikasi tersebut.

“Kami akan membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, kelompok masyarakat sipil dan Komnas HAM salah satunya," jelas  Benny.

Menurut Benny, BP2MI berencana untuk mengumumkan Satgas Pemberantasan Sindikasi Pengiriman PMI non prosedural ini pada hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020. Tidak hanya itu, BP2MI juga akan membuat Peraturan Badan tentang Pembebasan Biaya Penempatan sebagai bentuk nyata negara hadir untuk melindungi PMI. 

Banyak sekali biaya-biaya atas nama biaya penempatan, biaya peninggalan untuk hidup keluarga, dan lain-lain yang sekarang ini dikenakan kepada PMI dan menjerat PMI dengan bunga tinggi, contohnya KUR untuk PMI dengan bunga 6 persen diambil perusahaan kemudian diberikan ke PMI dengan bunga sampai 21 persen yang cicilannya dipotong dari gaji bulanan PMI.

Tindakan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk melindungi PMI. Bahkan ketua BP2MI telah mengantar secara langsung laporan pengaduan sebanyak 415 kasus pelanggaran PMI ABK ke Bareskrim Polri 2 Juni lalu untuk ditindaklanjuti. Saat bertemu dengan Presiden Jokowi, Benny menyampaikan bahwa penempatan PMI non prosedural  ini merugikan negara sangat besar dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, Presiden meminta ketua BP2MI untuk memimpin langsung peperangan melawan sindikat ini.

Menurut Benny, ini akan menjadi tantangan untuk memerangi sindikat penempatan PMI non prosedural. Memang ada beberapa oknum yang melindungi mereka, akibatnya negara dirugikan karena ada sekitar 5,3 juta Pekerja Migran berangkat secara non prosedural. Sudah bukan eranya lagi memandang  PMI  warga negara pinggiran, bahkan mereka itu adalah warga negara utama, warga negara VVIP yang wajib yang harus muliakan.

Wakil Ketua Ekternal Komnas HAM Amiruddin mengatakan, Komnas HAM menyambut baik atas rencana pembentukan Satgas dan ini merupakan langkah strategis. Kedepan Komnas HAM bisa melakukan penyelidikan bersama untuk kasus yang besar. Komnas HAM juga mendesak beberapa kasus yang saat ini sedang mandek. Sehingga ada penyelesaian kasus yang kongkrit. BP2MI bersama Komnas HAM bisa bekerja sama agar tata kelola PMI ini menjadi baik, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang terbengkalai.

[Etty]