NEWS

Taiwan Menolak Biaya Penempatan PMI Dibebankan Kepada Majikan

Taiwan Menolak Biaya Penempatan PMI Dibebankan Kepada Majikan

Biaya-biaya seperti tiket pesawat, pelatihan, dan visa bagi pekerja migran telah disepakati oleh majikan dan pekerja, bukan pemerintah asal pekerja tersebut. Demikian pernyataan Badan Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) Kementerian Tenaga Kerja Taiwan yang dikutip media setempat, pada Jumat lalu (4/9/20).

Sebagai bentuk penolakan terhadap langkah Indonesia, WDA menyatakan bahwa majikan Taiwan dapat mempekerjakan tenaga kerja migran dari negara lain.

"Selain Indonesia, majikan dapat mempekerjakan pekerja dari Vietnam, Filipina dan Thailand untuk bekerja di Taiwan. Kontrak harus ditandatangani sesuai dengan hukum, berdasarkan hukum Taiwan yang dengan jelas mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak," demikian dinyatakan oleh WDA.

Masalah tersebut muncul setelah pemerintah Indonesia menggelar konferensi pers pada 30 Juli kemarin, dengan menyatakan siap untuk mulai mengirim PMI ke sejumlah negara dan wilayah di dunia, termasuk Taiwan. Setelah sempat menghentikannya selama hampir 4 bulan akibat pandemi COVID-19.

Menurut WDA, Indonesia secara sepihak mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan 14 negara dan wilayah, termasuk Taiwan, tentang penyaluran pekerja migran.

Namun, pemerintah Indonesia dianggap tidak mendiskusikan persoalan tersebut dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan (MOL) melalui saluran yang tepat. MOL lalu mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia pada 26 Agustus untuk mendapatkan klarifikasi atas persoalan tersebut, namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan, ungkap WDA.

Persoalan itu muncul setelah Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani mengatakan bahwa para PMI banyak terjerat utang karena harus membayar biaya penempatan yang sangat mahal sehingga mimpi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan bekerja di luar negeri tidak menjadi kenyataan.

“Kita akan pekerjaakan PMI untuk negara lain. Masih banyak negara lain yang ingin menggunakan jasa PMI kita. Harus fair, ini adalah Undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja migran,” tutur Benny.

Benny mengacu pada peraturan yang ditandatangani pada Juli dan diperkirakan akan berlaku enam bulan lagi, yang membebaskan pekerja migran Indonesia dari biaya penempatan. Ketentuan tersebut mengimplementasikan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa TKI tidak dapat dibebani biaya penempatan.

Biaya penempatan seharusnya hanya Rp 14-17 juta (NT$ 27.775 - NT $33.749), tetapi karena pekerja migran tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank, banyak yang pergi melalui perantara yang mengenakan bunga tinggi, beberapa harus membayar kembali sebanyak 70 juta Rupiah. Sehingga menjadi setara dengan gaji 10 bulan pertama bagi pekerja migran dan jika kontrak mereka hanya tiga hingga empat tahun, sangat sulit bagi mereka untuk menghasilkan uang yang cukup untuk pulang ke rumah dan membuka usaha di kampung halaman. Sehingga BP2MI menerbitkan Peraturan BP2MI No.09/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perlu diketahui antara pemerintah Indonesia dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik, sehingga hubungan ketenagakerjaan berada dalam ranah hubungan bisnis atau “B to B”. Status tersebut yang membedakan PMI di Taiwan dengan pekerja migran yang berada di Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Timur Tengah.

Berdasarkan data statistik Kementerian Kerja Taiwan (MOL) pada akhir Juli 2020, terdapat 197.204 pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan di sektor kesejahteraan sosial dan sekitar 5.800 nelayan Indonesia yang bekerja di Taiwan.

[Etty]