NEWS

BP2MI Buat Jalur Khusus di Bandara untuk Memberikan Pelayanan VVIP Bagi PMI

BP2MI Buat Jalur Khusus di Bandara untuk Memberikan Pelayanan VVIP Bagi PMI

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), bersinergi dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) mewujudkan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai warga negara VVIP, yang bertujuan memberikan pelayanan dan pelindungan PMI baik yang akan berangkat bekerja ke luar negeri ataupun sewaktu kembali ke tanah air. Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dengan Presiden Direktur PT. Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin menandatangi Nota Kesepahaman pada Jumat (4/9/20) di Ruang Rapat Arjuna, Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Penandatanganan ini adalah tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sebelumnya telah ditandatangani antara BP2MI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan BP2MI, pada 18 Agustus 2020 lalu yang ditandangani langsung Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dan Erick Thohir, Menteri BUMN.

Ada lima ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini antara BP2MI dan Angkasa Pura II, yaitu:

Pertama, fasilitas jalur khusus (special line) bagi PMI dalam rangka memberikan kelancaran pelayanan kepulangan dan keberangkatan sebagaimana selama ini diberikan bagi fasilitas diplomatik dan pejabat.

Kedua, fasilitasi ruangan help desk yang akan memberikan informasi layanan bagi PMI.

Ketiga, fasilitasi lounge bagi PMI yang akan digunakan sebagai ruang tunggu yang nyaman.

Keempat, fasilitasi display (booth) bagi produk PMI, yang merupakan fasilitas untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari para PMI Purna yang memiliki kualitas dan standard ekspor.

Kelima, promosi program pelayanan dan pelindungan PMI, melalui media advertising di bandara yang dimiliki AP II untuk mensosialisasikan program-program BP2MI maupun program pemerintah lainnya.

Benny menyatakan, bahwa ada  permasalahan utama dalam penanganan PMI, yaitu PMI tidak boleh lagi dilihat sebagai masalah, saat ini PMI adalah aset bangsa dengan sumbangannya sebesar 159.6 Triliun rupiah yang menjadi remitansi sepanjang tahun 2019. Karena itulah, PMI layak memperoleh pelayanan VVIP di Indonesia.

Terlepas dari niat baik tersebut, pihak PMI sendiri sebenarnya masih banyak yang menyangsikan akan adanya jalur khusus (special line) yang dimaksud. Mereka seolah masih trauma  dengan adanya terminal khusus bagi PMI,  justru menjadi ajang pemerasan terhadap pekerja migran yang kembali ke tanah air . Lalu, apa tanggapan teman-teman mengenai Nota Kesepahaman ini?