NEWS

Tolak Biaya Perekrutan PMI, MOL Anjurkan Rekrut Pekerja dari Negara Lain

Tolak Biaya Perekrutan PMI, MOL Anjurkan Rekrut Pekerja dari Negara Lain

Pada bulan Oktober, Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan memberikan tanggapan atas surat pernyataan dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2021 mendatang, pembebanan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada majikan. Dalam surat tersebut, terdapat 11 biaya yang dibebankan, termasuk tiket pesawat dan pembuatan paspor.

Dalam keterangannya, pada Rabu lalu (11/11/2020), MOL Taiwan berpegang teguh pada pendiriannya bahwa majikan Taiwan tidak boleh membayar biaya perekrutan untuk PMI, seperti yang dituntut oleh pemerintah Indonesia. Saat ini mereka juga tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan pekerja dari negara lain, kata Kementerian Tenaga Kerja (MOL).

Menteri Tenaga Kerja, Hsu Ming-chun mengatakan bahwa kementeriannya sedang memetakan tindakan berupa negosiasi secara bilateral dengan Indonesia.

“Kami tidak bisa menerima ini, jika Indonesia melanjutkan perubahan sepihak pada ketentuan ketenagakerjaan. MOL akan mengingatkan Indonesia bahwa mereka harus mematuhi kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Perburuhan,” tuturnya.

Hsu menambahkan, meskipun pemerintah Indonesia telah meminta majikan Taiwan membayar 11 jenis biaya yang terlibat dalam perekrutan pekerja migran Indonesia, tetapi mereka tidak menyebutkan berapa banyak tambahan yang harus dibayar oleh majikan di Taiwan. Sehingga MOL meminta informasi lebih rinci mengenai ketentuan yang diperkenalkan secara sepihak tersebut.

Pada Konferensi Ketenagakerjaan Taiwan-Indonesia ke-7 pada 2013, kedua negara sepakat bahwa mereka harus saling memberi tahu jika mereka memutuskan untuk mengubah kebijakan atau sistem ketenagakerjaan mereka dan harus mencapai konsensus melalui negosiasi sebelum kebijakan atau sistem baru diberlakukan.

Lebih lanjut, MOL sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan perekrutan pekerja migran dari negara lain dan akan meminta Kementerian Luar Negeri untuk memberikan daftar negara-negara tersebut berdasarkan penilaiannya terhadap keamanan dan diplomasi nasional.

Ada 11 jenis biaya yang diminta untuk ditanggung Taiwan termasuk biaya agensi tenaga kerja di Indonesia untuk pengasuh, pekerja rumah tangga dan nelayan. Mulai dari biaya verifikasi kontrak kerja, sertifikat catatan kriminal, premi jaminan sosial luar negeri, pemeriksaan kesehatan di luar negeri, serta transportasi dan akomodasi di Indonesia sebelum keberangkatan.

[Etty]