NEWS

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Memiliki Hak Cuti dan Jaminan Sosial

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Memiliki Hak Cuti dan Jaminan Sosial

Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat pulang ke tanah air. Peraturan tersebut berisikan tentang beberapa perlindungan untuk PMI mengenai kondisi dan syarat kerja bagi PMI. Kondisi dan syarat itu di tetapkan dalam perjanjian kerja.

Dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan kondisi dan syarat kerja paling sedikit memuat : Besaran dan tata cara pembayaran upah; jam kerja dan waktu istirahat; hak cuti; jaminan sosial dan/atau asuransi; serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk jaminan sosial bagi PMI sendiri dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang meliputi jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial kesehatan PMI akan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Selain itu, peraturan perlindungan juga meliputi :

1. Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;

2. Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;

3. Jaminan Sosial;

4. Fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;

5. Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;

6. Pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia;

7. Pembinaan dan pengawasan.

Adapun bunyi dari pasal 1 ayat 2 PP 59 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”

[Etty]